Regulasi

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 155 tahun 2004 Tentang Koordinatorat Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta

Menimbang :

  1. bahwa pembinaan, pengawasan dan penyelenggaraan Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta, secara fungsional adalah menjadi tanggung jawab Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam;
  2. bahwa untuk membantu Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam dalam pemberdayaan terhadap penyelenggaraan Perguruan Tinggi Agam Islam Swasta tersebut dipandang perlu mengatur tugas-tugas kelembagaan Koordinatorat Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta;
  3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Tentang Koordinatorat Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta;

Mengingat : Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Penidikan Tinggi;
  2. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan organisasi dan Tata kerja Departemen, Sebagaimana telah diubah dengan keputusan presiden no 45 Tahun 2002;
  3. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen, sebagaimana telah diubah dengan keputusan Presiden Nomor 47 tahun 2002;
  4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  5. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 tahun 2001 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenagan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen Agama;
  6. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;

 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG KOORDINATORAT PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA

  1. Koordinatorat Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta disingkat KOPERTAIS mempunyai tugas membantu Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam dalam melaksanakan pengawasan, pengendalian, pembinaan, pemberdayaan Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS).
  2. Pembentukan dan/atau penutupan Koordinatorat Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta dilakukan dengan Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
  3. KOPERTAIS dipimpin oleh seorang Koordinator yang dijabat oleh Rektor Institut Agama Islam Negeri/Universitas Islam Negeri (IAIN/UIN) yang ditetapkan dengan keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
  4. Tugas, fungsi dan mekanisme kerja Kopertais akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
  5. Untuk membantu kelancaran tugas sehari-hari sebagaimana disebut dalam dictum ke empat diatas, Koordinator dapat menunjuk dan mengangkat Wakil Koordinator dan Sekertaris.
  6. Masa bakti Wakil Koordinator dan Sekertaris Koordinator Kopertais, bersamaan dengan masa bakti Koordinator Kopertais.
  7. Setiap terjadi pergantian Koordinator, dilaksanakan serah terima jabatan kepada pejabat baru dengan berita acara pertanggungjawaban keuangan, inventaris, dan hal-hal lain yang dianggap perlu.
  8. Segala pembiayaan dan pengeluaran akibat dari dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, setiap tahun anggaran pendapatan IAIN/UIN dan sumber pendapatan lain yang sah.
  9. Secara berkala Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam melakukan Evaluasi terhadap kinerja Kopertais.
  10. Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Agama Nomor 498 Tahun 1997 tentang Kopertais dinyatakan tidak berlaku.
  11. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

3.TUGAS DAN FUNGSI

  1. Tugas dan fungsi KOPERTAIS adalah membantu Direktur Jenderal pendidikan islam dalam melakukan teknis pengawasan, pengendalian mutu, pembinaan, dan pemberdayaan Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS) dalam bidang kelembagaan, akademik, ketenagaan, sarana dan prasarana.
  2. (a) Dalam hal pengawasan terhadap PTAIS, kopertais bertugas :
  3. Melakukan Pengawasan penyelenggaraan pendidikan pada PTKIS sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  4. melaporkan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang PTAIS yang melanggar ketentuan penyelenggaraan Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta;
  5. Memberikan pertimbangan tindak lanjut dan sanksi terhadap PTAIS yang dinilai menyimpang kepada Direktur Jendral Pendidikan Agama islam.

 

(b) Dalam hal pengendalian mutu PTAIS, KOPERTAIS berfungsi :

  1. Memberikan rekomendasi pendirian PTAIS, perpanjangan dan pembukaan Program Studi Baru pada PTAIS;
  2. Menerima dan melakukan validasi laporan kegiatan Tri Dharma PTAIS setiap semester;
  3. Melaporkan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam apabila ada Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta yang menyelenggarakan pendidikan yang tidak/kurang bermutu.
  4. Memberikan pertimbangan tindak lanjut dan sanksi terhadap PTAIS yang menyelenggarakan pendidikan yang tidak/kurang bermutu kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

(c) Dalam hal pembinaan dan perberdayaan PTAIS, kopertais berfungsi:

  1. Menganalisis kelemahan PTAIS dalam rangka penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
  2. Meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana, manjemen, dan sebagainya sesuai platform hasil analisis kelemahan PTAIS dimaksud;
  3. Melaporkan kepada Direktur Jendral Pendidikan Islam tentang usah pembinaan dan pemberdayaan yang telah dilakukan beserta hasilnya.
  4. Kordinator dapat dibantu oleh Wakil Kordinator dan Sekertaris yang tugas operasional masing-masing diterapkan dengan Keputusan Kordinator Kopertais yang bersangkutan.
  5. Wakil kordinator diangkat dari unsur Perguruan Tinggi agama Islam Swasta (PTAIS) yang memiliki reputasi dan performance yang baik dilingkungan masing-masing/wilayah.
  6. Dalam perumusan kebijakan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan, pembinaan, pengendalian, dan pemberdayaan, Koordinator Kopertais dapat mempertimbangkan unsur PTAIS di wilayahnya masing-masing
  7. Koordinator kopertais wajib memberikan laporan pelaksanaan tugas dan program kerja serta penggunaan anggaran setiap akhir tahun anggaran kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
  8. Pada masa akhir jabatan Koordinator kopertais wajib membuat dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban yang meliputi pencapaian sasaran dan tujuan program kerja, keuangan, aset yang dimiliki, kepegawaian, dan kondisi umum PTAIS yang berada di dalam wilayahnya.
  9. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari, Koordinator Kopertais mendapatkan bantuan staf yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari rector IAIN/UIN setempat.
  10. Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan.